{"id":6558,"date":"2026-09-16T21:34:43","date_gmt":"2026-09-16T14:34:43","guid":{"rendered":"https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/?p=6558"},"modified":"2026-09-16T21:34:43","modified_gmt":"2026-09-16T14:34:43","slug":"demokrasi-dan-institusi-politik-di-indonesia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/en\/demokrasi-dan-institusi-politik-di-indonesia\/","title":{"rendered":"Demokrasi dan Institusi Politik di Indonesia: Tantangan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi"},"content":{"rendered":"
\n

Pendahuluan<\/h2>\n<\/div>\n
\n
Demokrasi di Indonesia telah menempuh perjalanan panjang sejak masa Reformasi 1998. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan populasi terbesar keempat dan masyarakat beragam, Indonesia membangun sistem demokrasi berdasarkan Pancasila<\/strong> dan Undang-Undang Dasar 1945<\/strong>, dengan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai ketentuan konstitusi.<\/div>\n<\/div>\n
\n
Namun, hingga kini demokrasi Indonesia masih menghadapi beragam tantangan: melemahnya mekanisme checks and balances<\/em>, partisipasi publik yang belum optimal, serta peran partai politik dan lembaga negara yang perlu terus diperkuat. Melalui kegiatan Sekolah Kepemimpinan Politik Bangsa (SKPB) Seri 2<\/strong> bertajuk “Demokrasi dan Institusi Politik di Indonesia”<\/strong> yang diselenggarakan Rabu, 16 September 2026, Akbar Tandjung Institute mengajak masyarakat memahami kondisi terkini, peran lembaga politik, serta arah penguatan demokrasi ke depan.<\/div>\n<\/div>\n
\n

<\/h2>\n

Lembaga Politik: Tulang Punggung Demokrasi<\/h2>\n<\/div>\n
\n
Sistem ketatanegaraan Indonesia menganut pemisahan kekuasaan yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta lembaga pendukung demokrasi lainnya yang saling mengawasi dan mengimbangi:<\/div>\n<\/div>\n
\n

1. Lembaga Legislatif<\/h3>\n<\/div>\n
\n
    \n
  • Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)<\/strong> \u2014 menetapkan dan mengubah UUD, melantik serta memutuskan pemberhentian Presiden\/Wakil Presiden<\/li>\n
  • Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)<\/strong> \u2014 menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan<\/strong> terhadap jalannya pemerintahan<\/li>\n
  • Dewan Perwakilan Daerah (DPD)<\/strong> \u2014 menampung dan memperjuangkan aspirasi daerah dalam proses pembentukan undang-undang<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
    \n

    2. Lembaga Eksekutif<\/h3>\n<\/div>\n
    \n
    Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan lima tahun, maksimal dua periode. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.<\/div>\n<\/div>\n
    \n

    3. Lembaga Yudikatif & Pengawas Konstitusi<\/h3>\n<\/div>\n
    \n
      \n
    • Mahkamah Agung (MA)<\/strong> \u2014 memutuskan sengketa hukum tertinggi<\/li>\n
    • Mahkamah Konstitusi (MK)<\/strong> \u2014 menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa hasil pemilu, serta menyelesaikan sengketa kewenangan antarlembaga negara<\/li>\n
    • Komisi Pemilihan Umum (KPU)<\/strong> & Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)<\/strong> \u2014 menjamin integritas proses pemilu yang jujur, adil, dan transparan<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
      \n

      4. Partai Politik<\/h3>\n<\/div>\n
      \n
      Sebagai pilar utama demokrasi, partai politik berfungsi menyediakan kader pemimpin, menyalurkan aspirasi masyarakat, serta menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintahan. Tanpa partai politik yang sehat dan mandiri, demokrasi perwakilan tidak dapat berjalan efektif.<\/div>\n<\/div>\n
      \n

      <\/h2>\n

      Kondisi Demokrasi Indonesia Saat Ini<\/h2>\n<\/div>\n
      \n

      Kemajuan yang Telah Dicapai<\/h3>\n<\/div>\n
      \n
        \n
      • Pemilihan umum langsung untuk Presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah telah berjalan konsisten sejak 2004<\/li>\n
      • Kebebasan berpendapat dan berpartisipasi politik jauh lebih terbuka dibanding masa Orde Baru<\/li>\n
      • Sistem multipartai memungkinkan keragaman suara politik tersalurkan di parlemen<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
        \n

        Tantangan yang Mendesak<\/h3>\n<\/div>\n
        \n
          \n
        • Melemahnya fungsi pengawasan<\/strong> antarlembaga negara membuat mekanisme keseimbangan kekuasaan tidak berjalan optimal<\/li>\n
        • Politik uang dan patronase<\/strong> masih mewarnai proses pemilu, sehingga kualitas perwakilan rakyat terganggu<\/li>\n
        • Partai politik belum sepenuhnya mandiri<\/strong> \u2014 cenderung didominasi tokoh dan kepentingan elit, bukan berbasis program dan kaderisasi yang kuat<\/li>\n
        • Polarisasi sosial<\/strong> dan penyebaran disinformasi memperuncing perpecahan di tengah masyarakat yang majemuk<\/li>\n
        • Keadilan dan penegakan hukum<\/strong> belum dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
          \n

          <\/h2>\n

          Arah Penguatan Demokrasi dan Institusi Politik<\/h2>\n<\/div>\n
          \n
          Berdasarkan pemaparan narasumber utama Prof. R Siti Zuhro, M.A., Ph.D.<\/strong> (Peneliti Utama Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional), serta diskusi yang berlangsung dalam SKPB Seri 2, beberapa langkah strategis disarankan untuk memperkuat demokrasi Indonesia:<\/div>\n<\/div>\n
          \n
            \n
          1. \n
            \n
            Memperkuat Kemandirian Partai Politik<\/strong> \u2014 mereformasi manajemen internal, memperbaiki sistem rekrutmen kader, serta menjadikan partai sebagai organisasi berbasis program dan gagasan, bukan sekadar kendaraan kekuasaan pribadi.<\/div>\n<\/div>\n<\/li>\n
          2. \n
            \n
            Menghidupkan Kembali Mekanisme Checks and Balances<\/strong> \u2014 memastikan DPR menjalankan fungsi pengawasan secara independen dan kritis; lembaga yudikatif dan konstitusi tetap tegak bebas intervensi kekuasaan lain.<\/div>\n<\/div>\n<\/li>\n
          3. \n
            \n
            Meningkatkan Kualitas Partisipasi Publik<\/strong> \u2014 tidak hanya pada hari pemilihan, tetapi dalam seluruh proses pengambilan keputusan kebijakan negara. Warga negara, terutama generasi muda, perlu didorong aktif mengawasi jalannya pemerintahan.<\/div>\n<\/div>\n<\/li>\n
          4. \n
            \n
            Menjaga Integritas Pemilu<\/strong> \u2014 KPU dan Bawaslu harus diperkuat kewenangan dan kemandiriannya agar setiap pemilu menghasilkan pemimpin yang benar-benar dipercaya rakyat dan prosesnya dapat dipertanggungjawabkan.<\/div>\n<\/div>\n<\/li>\n
          5. \n
            \n
            Menyelaraskan Demokrasi dengan Nilai Kearifan Lokal<\/strong> \u2014 demokrasi di Indonesia tidak meniru model luar negeri mentah-mentah, melainkan berakar pada Pancasila<\/strong>, keberagaman, dan musyawarah mufakat yang menjadi identitas bangsa.<\/div>\n<\/div>\n<\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n
            \n

            <\/h2>\n

            Penutup<\/h2>\n<\/div>\n
            \n
            Demokrasi bukanlah pemberian yang sudah jadi, melainkan sesuatu yang harus dirawat, dijaga, dan diperjuangkan secara terus-menerus. Kekuatan demokrasi Indonesia tidak hanya terletak pada kelengkapan undang-undang atau lembaga negara, melainkan pada kesadaran dan keaktifan seluruh elemen bangsa: warga negara, tokoh masyarakat, akademisi, pengusaha, hingga para pemimpin politik itu sendiri.<\/div>\n<\/div>\n
            \n
            Akbar Tandjung Institute melalui Sekolah Kepemimpinan Politik Bangsa (SKPB) berkomitmen terus menjadi ruang dialog, pendidikan politik, dan pembentukan pemimpin yang memahami, mengamalkan, serta memperkuat demokrasi Indonesia yang berkeadilan dan berkeadaban.<\/div>\n<\/div>\n
            \n
            \n
            \n
            “Demokrasi yang sehat lahir dari kesetaraan, kebebasan yang bertanggung jawab, serta keinginan bersama untuk mengutamakan kepentingan di atas kepentingan golongan.”<\/em><\/div>\n<\/div>\n<\/blockquote>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

            Pendahuluan Demokrasi di Indonesia telah menempuh perjalanan panjang sejak masa Reformasi 1998. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan populasi terbesar keempat dan masyarakat beragam, Indonesia membangun sistem demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai ketentuan konstitusi. Namun, hingga kini demokrasi Indonesia masih menghadapi beragam tantangan: […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":6538,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-6558","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-skpb","wpbf-post"],"yoast_head":"\nDemokrasi dan Institusi Politik di Indonesia: Tantangan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi » Akbar Tandjung Institute<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Akbar Tandjung Institute SKPB » Demokrasi dan Institusi Politik di Indonesia: Tantangan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/en\/demokrasi-dan-institusi-politik-di-indonesia\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Demokrasi dan Institusi Politik di Indonesia: Tantangan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi » Akbar Tandjung Institute\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Akbar Tandjung Institute SKPB » Demokrasi dan Institusi Politik di Indonesia: Tantangan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/en\/demokrasi-dan-institusi-politik-di-indonesia\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Akbar Tandjung Institute\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2026-09-16T14:34:43+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/SKPB-XV-Seri-2.jpeg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1080\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1350\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"admin\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"admin\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"3 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/akbartandjunginstitute.or.id\\\/demokrasi-dan-institusi-politik-di-indonesia\\\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/akbartandjunginstitute.or.id\\\/demokrasi-dan-institusi-politik-di-indonesia\\\/\"},\"author\":{\"name\":\"admin\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/akbartandjunginstitute.or.id\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/f3e4df09b1d24fcbf673472f4a635f81\"},\"headline\":\"Demokrasi dan Institusi Politik di Indonesia: Tantangan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi\",\"datePublished\":\"2026-09-16T14:34:43+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/akbartandjunginstitute.or.id\\\/demokrasi-dan-institusi-politik-di-indonesia\\\/\"},\"wordCount\":684,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/akbartandjunginstitute.or.id\\\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/akbartandjunginstitute.or.id\\\/demokrasi-dan-institusi-politik-di-indonesia\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/akbartandjunginstitute.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/09\\\/SKPB-XV-Seri-2.jpeg\",\"articleSection\":[\"SKPB\"],\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/akbartandjunginstitute.or.id\\\/demokrasi-dan-institusi-politik-di-indonesia\\\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/akbartandjunginstitute.or.id\\\/demokrasi-dan-institusi-politik-di-indonesia\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/akbartandjunginstitute.or.id\\\/demokrasi-dan-institusi-politik-di-indonesia\\\/\",\"name\":\"Demokrasi dan Institusi Politik di Indonesia: Tantangan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi » Akbar Tandjung Institute\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/akbartandjunginstitute.or.id\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/akbartandjunginstitute.or.id\\\/demokrasi-dan-institusi-politik-di-indonesia\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/akbartandjunginstitute.or.id\\\/demokrasi-dan-institusi-politik-di-indonesia\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/akbartandjunginstitute.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/09\\\/SKPB-XV-Seri-2.jpeg\",\"datePublished\":\"2026-09-16T14:34:43+00:00\",\"description\":\"Akbar Tandjung Institute SKPB » Demokrasi dan Institusi Politik di Indonesia: Tantangan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/akbartandjunginstitute.or.id\\\/demokrasi-dan-institusi-politik-di-indonesia\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/akbartandjunginstitute.or.id\\\/demokrasi-dan-institusi-politik-di-indonesia\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/akbartandjunginstitute.or.id\\\/demokrasi-dan-institusi-politik-di-indonesia\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/akbartandjunginstitute.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/09\\\/SKPB-XV-Seri-2.jpeg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/akbartandjunginstitute.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/09\\\/SKPB-XV-Seri-2.jpeg\",\"width\":1080,\"height\":1350,\"caption\":\"SKPB XV - Seri 2\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/akbartandjunginstitute.or.id\\\/demokrasi-dan-institusi-politik-di-indonesia\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/akbartandjunginstitute.or.id\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Demokrasi dan Institusi Politik di Indonesia: Tantangan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/akbartandjunginstitute.or.id\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/akbartandjunginstitute.or.id\\\/\",\"name\":\"Akbar Tandjung Institute\",\"description\":\"Website Official AT Institute\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/akbartandjunginstitute.or.id\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/akbartandjunginstitute.or.id\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/akbartandjunginstitute.or.id\\\/#organization\",\"name\":\"Akbar Tandjung Institute\",\"url\":\"https:\\\/\\\/akbartandjunginstitute.or.id\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/akbartandjunginstitute.or.id\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/akbartandjunginstitute.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2021\\\/12\\\/cropped-logo-transparan.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/akbartandjunginstitute.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2021\\\/12\\\/cropped-logo-transparan.png\",\"width\":279,\"height\":99,\"caption\":\"Akbar Tandjung Institute\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/akbartandjunginstitute.or.id\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/instagram\\\/akbartandjung\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/akbartandjunginstitute.or.id\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/f3e4df09b1d24fcbf673472f4a635f81\",\"name\":\"admin\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/061d3b4a0126e5e5966a8f7e07e30cf74763e8ab1e62e86a9f178a13224bd8db?s=96&d=mm&r=g\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/061d3b4a0126e5e5966a8f7e07e30cf74763e8ab1e62e86a9f178a13224bd8db?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/061d3b4a0126e5e5966a8f7e07e30cf74763e8ab1e62e86a9f178a13224bd8db?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"admin\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/akbartandjunginstitute.or.id\"],\"url\":\"https:\\\/\\\/akbartandjunginstitute.or.id\\\/en\\\/author\\\/admin\\\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Demokrasi dan Institusi Politik di Indonesia: Tantangan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi » Akbar Tandjung Institute","description":"Akbar Tandjung Institute SKPB » Demokrasi dan Institusi Politik di Indonesia: Tantangan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/en\/demokrasi-dan-institusi-politik-di-indonesia\/","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"Demokrasi dan Institusi Politik di Indonesia: Tantangan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi » Akbar Tandjung Institute","og_description":"Akbar Tandjung Institute SKPB » Demokrasi dan Institusi Politik di Indonesia: Tantangan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi","og_url":"https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/en\/demokrasi-dan-institusi-politik-di-indonesia\/","og_site_name":"Akbar Tandjung Institute","article_published_time":"2026-09-16T14:34:43+00:00","og_image":[{"width":1080,"height":1350,"url":"https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/SKPB-XV-Seri-2.jpeg","type":"image\/jpeg"}],"author":"admin","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Written by":"admin","Est. reading time":"3 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/demokrasi-dan-institusi-politik-di-indonesia\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/demokrasi-dan-institusi-politik-di-indonesia\/"},"author":{"name":"admin","@id":"https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/#\/schema\/person\/f3e4df09b1d24fcbf673472f4a635f81"},"headline":"Demokrasi dan Institusi Politik di Indonesia: Tantangan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi","datePublished":"2026-09-16T14:34:43+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/demokrasi-dan-institusi-politik-di-indonesia\/"},"wordCount":684,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/demokrasi-dan-institusi-politik-di-indonesia\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/SKPB-XV-Seri-2.jpeg","articleSection":["SKPB"],"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/demokrasi-dan-institusi-politik-di-indonesia\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/demokrasi-dan-institusi-politik-di-indonesia\/","url":"https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/demokrasi-dan-institusi-politik-di-indonesia\/","name":"Demokrasi dan Institusi Politik di Indonesia: Tantangan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi » Akbar Tandjung Institute","isPartOf":{"@id":"https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/demokrasi-dan-institusi-politik-di-indonesia\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/demokrasi-dan-institusi-politik-di-indonesia\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/SKPB-XV-Seri-2.jpeg","datePublished":"2026-09-16T14:34:43+00:00","description":"Akbar Tandjung Institute SKPB » Demokrasi dan Institusi Politik di Indonesia: Tantangan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/demokrasi-dan-institusi-politik-di-indonesia\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/demokrasi-dan-institusi-politik-di-indonesia\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/demokrasi-dan-institusi-politik-di-indonesia\/#primaryimage","url":"https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/SKPB-XV-Seri-2.jpeg","contentUrl":"https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/SKPB-XV-Seri-2.jpeg","width":1080,"height":1350,"caption":"SKPB XV - Seri 2"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/demokrasi-dan-institusi-politik-di-indonesia\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Demokrasi dan Institusi Politik di Indonesia: Tantangan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/#website","url":"https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/","name":"Akbar Tandjung Institute","description":"Website Official AT Institute","publisher":{"@id":"https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/#organization","name":"Akbar Tandjung Institute","url":"https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/cropped-logo-transparan.png","contentUrl":"https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/cropped-logo-transparan.png","width":279,"height":99,"caption":"Akbar Tandjung Institute"},"image":{"@id":"https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/instagram\/akbartandjung"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/#\/schema\/person\/f3e4df09b1d24fcbf673472f4a635f81","name":"admin","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/061d3b4a0126e5e5966a8f7e07e30cf74763e8ab1e62e86a9f178a13224bd8db?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/061d3b4a0126e5e5966a8f7e07e30cf74763e8ab1e62e86a9f178a13224bd8db?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/061d3b4a0126e5e5966a8f7e07e30cf74763e8ab1e62e86a9f178a13224bd8db?s=96&d=mm&r=g","caption":"admin"},"sameAs":["https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id"],"url":"https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/en\/author\/admin\/"}]}},"rttpg_featured_image_url":{"full":["https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/SKPB-XV-Seri-2.jpeg",1080,1350,false],"landscape":["https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/SKPB-XV-Seri-2.jpeg",1080,1350,false],"portraits":["https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/SKPB-XV-Seri-2.jpeg",1080,1350,false],"thumbnail":["https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/SKPB-XV-Seri-2-150x150.jpeg",150,150,true],"medium":["https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/SKPB-XV-Seri-2-240x300.jpeg",240,300,true],"large":["https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/SKPB-XV-Seri-2-819x1024.jpeg",819,1024,true],"1536x1536":["https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/SKPB-XV-Seri-2.jpeg",1080,1350,false],"2048x2048":["https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/SKPB-XV-Seri-2.jpeg",1080,1350,false],"trp-custom-language-flag":["https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/SKPB-XV-Seri-2-10x12.jpeg",10,12,true],"bdfe-large-thumb":["https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/SKPB-XV-Seri-2-600x750.jpeg",600,750,true],"bdfe-hero-slider-thumb":["https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/SKPB-XV-Seri-2-519x649.jpeg",519,649,true],"bdpp-medium":["https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/SKPB-XV-Seri-2-640x480.jpeg",640,480,true],"rpwe-thumbnail":["https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/SKPB-XV-Seri-2-45x45.jpeg",45,45,true]},"rttpg_author":{"display_name":"admin","author_link":"https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/en\/author\/admin\/"},"rttpg_comment":0,"rttpg_category":"<a href=\"https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/en\/category\/skpb\/\" rel=\"category tag\">SKPB<\/a>","rttpg_excerpt":"Pendahuluan Demokrasi di Indonesia telah menempuh perjalanan panjang sejak masa Reformasi 1998. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan populasi terbesar keempat dan masyarakat beragam, Indonesia membangun sistem demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai ketentuan konstitusi. Namun, hingga kini demokrasi Indonesia masih menghadapi beragam tantangan:…","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6558","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6558"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6558\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6567,"href":"https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6558\/revisions\/6567"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6558"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6558"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/akbartandjunginstitute.or.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6558"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}