Oleh: Akbar Tandjung Institute
Rabu, 23 September 2026 — Sekolah Kepemimpinan Politik Bangsa (SKPB) Seri 3 yang diselenggarakan Akbar Tandjung Institute mengangkat tema strategis: “Masa Depan Teknologi Digital: Kesiapan Indonesia dan Pemberdayaan Pemuda”. Sesi ini menghadirkan Dr. Zulkaida Akbar, M.S., Ph.D. (Peneliti Senior BRIN) sebagai pembicara utama, dibuka oleh M. Rizky Ramdhani, dan dipandu oleh Indrawan Saputra, M.H.
Posisi dan Tantangan Kesiapan Digital Indonesia
Indonesia kini menempati peringkat ke-36 secara global dalam ekosistem digital, dengan sektor keuangan digital (fintech) sebagai pendorong utama. Adopsi digital di masyarakat memang sangat kuat — sistem pembayaran digital merambah luas, pasar domestik besar, dan kelas menengah terus tumbuh. Namun di balik kemajuan itu, terdapat kelemahan mendasar:
- Ketergantungan pada teknologi asing — Indonesia masih menjadi pasar konsumen, bukan pencipta teknologi
- Kesenjangan infrastruktur — akses pita lebar di luar Pulau Jawa belum merata
- Keterbatasan kemampuan strategis — produksi semikonduktor, kapasitas pusat data, dan pengembangan kecerdasan buatan (AI) masih tertinggal
- Kedaulatan data belum terjamin — data ibarat “minyak baru”, namun perlindungan, tata kelola AI, ketergantungan infrastruktur asing, dan skema pajak masih menjadi empat masalah utama
Dr. Zulkaida menegaskan: Pilihan teknologi yang kita ambil akan menentukan struktur kekuasaan di masa depan. Menguasai wacana digital adalah syarat mutlak bagi kedaulatan demokrasi Indonesia.
Strategi: Dari Konsumsi ke Penciptaan Teknologi
Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sekitar 5%. Untuk mencapai target pertumbuhan 8% sesuai cita-cita nasional, teknologi digital dan industri digital harus menjadi mesin pertumbuhan baru — sekaligus menjawab tantangan deindustrialisasi yang mulai terasa.
Langkah strategis yang dikemukakan meliputi:
- Bangun kedaulatan teknologi — kembangkan pusat data lokal, kemampuan manufaktur semikonduktor, dan infrastruktur digital mandiri
- Kembangkan bakat digital dan kapasitas riset — kebijakan nasional harus memprioritaskan penguasaan teknologi, bukan sekadar mengadopsinya
- Teknologi untuk kedaulatan pangan — terapkan pertanian presisi, IoT, dan teknologi rantai pasok berbasis digital untuk mengurangi pemborosan pangan dan meningkatkan produktivitas
- Sebarkan pusat ekonomi baru — percepat transformasi digital di luar Jawa agar pertumbuhan tidak hanya berpusat di Jakarta
Jika strategi ini dijalankan menyeluruh, pertumbuhan PDB sebesar 7–8% dapat dicapai sekaligus menurunkan angka kemiskinan.
Diskusi Penting: Etika, Kekuasaan, dan Peran Pemuda
Dalam sesi tanya jawab, muncul beberapa isu krusial yang menyentuh aspek sosial dan politik ekosistem digital:
- Informasi salah dan narasi menyesatkan — pendidikan publik melalui media sosial adalah kunci, namun diperlukan keseimbangan antara pengendalian informasi dan kebebasan berekspresi
- Risiko oligarki digital dan korupsi — konsentrasi kekuasaan di tangan sedikit pemain teknologi adalah tantangan nyata. Solusinya: perkuat produksi riil, keseimbangan penawaran-permintaan, dan tata kelola yang transparan
- Peran BRIN — lembaga ini memadai fungsi penelitian, pendanaan, dan kebijakan. Hasil riset tidak hanya bersifat jangka panjang, tetapi juga menghasilkan solusi praktis seperti manajemen lalu lintas di daerah padat penduduk
- Peran pemuda — generasi muda didorong tidak hanya menjadi pengguna, tetapi pencipta teknologi yang memegang kendali atas arah perkembangan bangsa
Penutup
Pesan inti dari diskusi ini tegas dan jelas: Indonesia tidak boleh dikendalikan oleh teknologi — bangsa inilah yang harus mengendalikan teknologi. Melalui penguasaan infrastruktur, penelitian, inovasi, dan pemberdayaan pemuda, Indonesia dapat bertransformasi dari sekadar pasar digital menjadi kekuatan teknologi yang berdaulat dan mandiri.
