Oleh: Akbar Tandjung Institute
Diterbitkan: 28 Oktober 2026
Kategori: Diskusi Publik, SKPB Seri 8
Pendahuluan
Di era informasi yang bergerak secepat kilat, batas antara fakta dan narasi semakin kabur. Ketika masyarakat bertanya: “Apakah kita mempercayai apa yang didengar, atau mencari apa yang sesungguhnya benar?”, pertanyaan ini bukan sekadar retorika — melainkan cerminan krisis yang nyata. Kepercayaan terhadap media dan lembaga politik terus menurun, sementara informasi yang emosional menyebar jauh lebih cepat daripada data yang terverifikasi dan berimbang.
Untuk menjawab tantangan ini, Akbar Tandjung Institute melalui program Sekolah Kepemimpinan Politik Bangsa (SKPB) Seri 8 menggelar diskusi langsung bertajuk “Media dan Politik: Trust or Truth” pada Rabu, 28 Oktober 2026, pukul 18.45–21.00 WIB. Acara disiarkan langsung melalui YouTube dan Zoom, menghadirkan narasumber berkompeten yang mengupas secara mendalam hubungan yang semakin rumit antara dunia pemberitaan dan panggung politik.
Narasumber: Dialog Lintas Perspektif
Diskusi ini berjalan hidup dan berimbang berkat kehadiran tim pembicara yang mewakili beragam perspektif:
Table
| Peran | Nama | Keterangan |
|---|---|---|
| Pembicara Utama | Prof. Dr. Iswandi Syahputra, S.Ag., M.Si. | Tenaga Ahli Kementerian Agama RI, Bidang Kelembagaan Hubungan Agama |
| Moderator | Dani Setiawan, S.E. | Mengarahkan alur diskusi agar tetap tajam, berimbang, dan menyentuh akar persoalan |
| Host | M. Rizky Ramdhani | Membuka acara dan menegaskan komitmen SKPB membekali generasi pemimpin dengan pemahaman kritis |
Inti Diskusi: Kepercayaan vs Kebenaran di Ruang Publik
Membuka Mata: Krisis yang Nyata
Membuka sesi, M. Rizky Ramdhani menegaskan bahwa tema yang diangkat bukan sekadar isu teknis, melainkan masalah yang menyangkut kelangsungan demokrasi bangsa.
“Hari ini kita melihat semakin banyak informasi, namun semakin sedikit kejelasan. Orang lebih mudah percaya apa yang sesuai dengan perasaannya daripada apa yang sesuai dengan kenyataan.”
Ia menekankan bahwa SKPB Seri 8 hadir bukan untuk memihak satu kubu, melainkan mengajak seluruh elemen bangsa kembali ke prinsip dasar: kebenaran adalah fondasi kepercayaan yang sejati.
Pengaruh Narasi Politik terhadap Konten Media
Dalam pemaparan utamanya, Prof. Dr. Iswandi Syahputra menguraikan bagaimana dunia politik dan media saling memengaruhi, bahkan saling menguasai:
“Seringkali kita menyaksikan bahwa berita yang muncul bukanlah berita yang paling penting atau paling benar, melainkan berita yang paling menguntungkan kepentingan tertentu. Politik meminta media menyebarkan narasi yang menguatkan posisinya, sementara media kadang terpaksa mengikuti arah itu demi keberlangsungan usahanya.”
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa di Indonesia, kemudahan penyebaran informasi tidak diimbangi peningkatan literasi publik. Persaingan bukan lagi tentang akurasi, melainkan jangkauan dan perhatian. Akibatnya, narasi mengalahkan fakta, dan kebenaran menjadi terfragmentasi — masing-masing pihak merasa memegang kebenaran, padahal hanya melihat sebagian realitas.
Prof. Iswandi juga mengaitkan hal ini dengan keragaman bangsa: “Di negara yang majemuk seperti Indonesia, kebenaran yang dipelintir adalah racun bagi persatuan. Media dan tokoh politik memiliki tanggung jawab moral yang sangat besar di sini.”
Kepercayaan Hanya Tumbuh di Atas Kebenaran
Saat sesi tanya jawab dipandu Dani Setiawan, diskusi mengarah pada pertanyaan kunci: apakah kepercayaan bisa berdiri tanpa kebenaran?
Prof. Iswandi menjawab dengan tegas:
“Tidak bisa. Kepercayaan yang tidak berakar pada kebenaran hanyalah ilusi yang suatu saat pasti runtuh. Kita bisa menipu sebagian orang dalam sebagian waktu, tetapi tidak bisa menipu seluruh rakyat selamanya. Jika media dan politik terus menawarkan kenyamanan narasi daripada kejujuran fakta, bangsa ini akan semakin sulit membedakan mana pemimpin yang sungguh melayani dan mana yang sekadar tampil di layar.”
Ia juga menekankan bahwa kebebasan pers bukan kebebasan menyebarkan kebohongan. Kebebasan itu datang dengan tanggung jawab: memverifikasi setiap informasi, menyajikan beragam sudut pandang, dan berani mengoreksi jika keliru.
Dampak pada Demokrasi dan Peran Masyarakat
Tanpa ruang publik yang berbasis kebenaran, perdebatan berubah menjadi pertarungan kubu, bukan pertukaran gagasan. Pemilih menjadi sulit membedakan mana kebijakan yang nyata dan mana retorika semata — melemahkan fondasi demokrasi.
Oleh karena itu, muncul kesepakatan tentang langkah yang harus diambil:
- Masyarakat wajib belajar memverifikasi informasi sebelum membagikannya. “Jangan menjadi bagian dari masalah hanya karena ingin cepat-cepat berbagi,” pesan Prof. Iswandi.
- Tolak narasi yang memecah belah, meskipun terasa sesuai pandangan pribadi.
- Tuntut akuntabilitas dari media maupun tokoh publik. Tanyakan bukti, minta kejelasan, berani mengingatkan.
- Perkuat literasi kritis dan pendidikan karakter sejak dini, di keluarga maupun sekolah.
- Jurnalisme harus kembali pada prinsip dasar: keakuratan, keberimbangan, pemisahan fakta dari opini. Kepercayaan tidak bisa dipulihkan dengan jargon, melainkan dengan konsistensi menyajikan kebenaran.
Rizky Ramdhani menambahkan bahwa SKPB dirancang untuk membekali para pemimpin masa depan dengan kemampuan ini: “Kami tidak hanya membahas masalah, tetapi melatih kader agar mampu memilah informasi, berbicara berdasarkan fakta, dan memimpin dengan kejujuran.”
Pesan Penutup
Di akhir diskusi, seluruh pembicara menyatukan pandangan: pilihan kita bukan antara mempercayai atau mencari kebenaran — melainkan memilih kebenaran agar kepercayaan dapat tumbuh dengan sehat.
“Kebenaran tidak selalu nyaman, tidak selalu populer, tetapi ia adalah satu-satunya hal yang dapat diandalkan. Tanpa kebenaran, kepercayaan hanyalah pasir yang akan hanyut setiap kali datang gelombang perubahan,” tutup Dani Setiawan merangkum diskusi.
Kesimpulan
“Trust or Truth?” bukanlah pilihan ganda. Kepercayaan yang kokoh hanya bisa tumbuh di atas kebenaran. Tanpa kebenaran, apa yang disebut kepercayaan hanyalah ilusi yang mudah runtuh. Media yang sehat membutuhkan lingkungan politik yang menghargai kejujuran; politik yang sehat membutuhkan media yang berani menyampaikan kenyataan, meski pahit.
Akbar Tandjung Institute melalui SKPB akan terus menggelar dialog serupa, mengajak seluruh elemen bangsa terlibat dalam perbaikan kualitas demokrasi dan keterbukaan informasi. Karena pada akhirnya, media dan politik bukan milik segelintir orang — melainkan milik seluruh rakyat Indonesia.

