Oleh: Akbar Tandjung Institute
Pendahuluan
Kesejahteraan suatu bangsa tak dapat dipisahkan dari jaminan ketersediaan pangan yang cukup, terjangkau, dan bernilai gizi tinggi. Hal ini menjadi landasan utama dalam Asta Cita, visi pembangunan Pemerintah Indonesia ke depan. Untuk mengupas tuntas kaitan antara kebijakan pangan dan cita-cita nasional tersebut, Sekolah Kepemimpinan Politik Bangsa (SKPB) Akbar Tandjung Institute menggelar diskusi seri kelima Angkatan ke-15 dengan tema “Politik Pangan dalam Mendukung Asta Cita” melalui ruang Zoom, Selasa malam (7/10/2026).
Acara menghadirkan narasumber luar biasa, Prof. Ir. Bustanul Arifin, M.Sc., Ph.D. — Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung serta Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia — yang hadir langsung setelah baru saja mendarat dari Medan. Turut hadir Prof. Dr. Puji Wahono, M.Si. (Direktur Eksekutif Akbar Tandjung Institute), Dr. M. Alfan Alfian, M.Si. (Kepala Sekolah SKPB), serta dipandu oleh Jim Hidayah Wahid sebagai moderator dan M. Rizky Ramdhani sebagai pembawa acara.
Enam dari Delapan Asta Cita Berkaitan dengan Pangan
Dalam pembukaan, Dr. M. Alfan Alfian menegaskan bahwa politik pangan bukan sekadar urusan pertanian, melainkan urusan politik dan kedaulatan bangsa. Prof. Bustanul Arifin kemudian memaparkan bahwa enam dari delapan poin Asta Cita memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pangan:
- Kemandirian bangsa melalui swasembada pangan
- Pembangunan SDM berkualitas — asupan gizi yang baik adalah fondasi utama
- Hilirisasi dan industrialisasi — pertanian tanpa industri pengolahan tidak akan menciptakan nilai tambah
- Transisi energi — biofuel dari kelapa sawit dan komoditas pertanian lain menjadi sumber energi baru
- Pembangunan dari desa — pangan menjadi penggerak ekonomi pedesaan
- Pemberantasan kemiskinan — sebagian besar masyarakat miskin tinggal di sektor pertanian
“Komitmen politik ini harus diterjemahkan menjadi program yang nyata, bukan sekadar dokumen,” tegas Prof. Bustanul.
Tantangan Nyata: Produktivitas Rendah dan Kesenjangan
Salah satu persoalan terbesar yang diungkap adalah rendahnya produktivitas pertanian Indonesia. Pada komoditas padi, pertumbuhan hasil panen cenderung mendatar dalam 50 tahun terakhir — Indonesia masih di angka 5,3 ton per hektar, sementara Vietnam telah melampaui 7 ton per hektar. Ketimpangan antarwilayah juga sangat mencolok: Jawa di atas rata-rata, sementara Kalimantan dan Papua masih di bawah 3 ton per hektar.
Hal serupa terjadi pada kelapa sawit. Produktivitas kebun rakyat hanya 12,5 ton tandan buah segar per hektar, jauh di bawah potensi maksimal dan perkebunan swasta. Praktik budidaya yang belum baik, keterbatasan akses teknologi, serta modal menjadi penyebab utamanya.
Paradoks paling menyakitkan: stok beras diklaim tinggi, namun harga di pasar tetap mahal. Petani hanya menerima bagian yang sangat kecil dari harga jual di konsumen. Rantai pasok yang panjang, distribusi yang lambat, serta tata kelola yang belum berkeadilan membuat kesejahteraan petani belum membaik. Belum lagi krisis regenerasi petani — rata-rata usia petani kini di atas 55 tahun, sementara minat generasi muda turun ke sektor ini masih sangat rendah.
Rekomendasi untuk Masa Depan
Prof. Bustanul Arifin menyampaikan sejumlah langkah strategis agar politik pangan benar-benar mewujudkan Asta Cita:
- Naik Kelas dari “Swasembada” Menuju “Ketahanan Pangan”
Swasembada hanya berbicara soal produksi. Ketahanan pangan lebih luas: mencakup ketersediaan, akses, keterjangkauan harga, serta gizi. Pangan harus terjangkau bagi konsumen sekaligus menguntungkan bagi petani.
- Diversifikasi Pangan dan Gizi
Ketergantungan berlebih pada beras menekan lahan dan merusak pola makan sehat. Mengembangkan pangan lokal seperti umbi-umbian, jagung, dan sagu dapat meringankan beban lahan, memperbaiki kesehatan masyarakat, sekaligus membangkitkan ekonomi lokal.
- Modernisasi dan Digitalisasi Pertanian
Petani kecil butuh akses teknologi, pembiayaan yang adil, serta pasar yang transparan. Peran generasi muda sangat diharapkan untuk membawa pertanian ke era digital — dari pemantauan tanaman hingga pemasaran langsung ke konsumen.
- Tata Kelola yang Berkeadilan
Pemerintah harus membangun sistem logistik, penyimpanan, dan distribusi yang efisien. Tidak cukup hanya dengan penindakan — dibutuhkan kebijakan yang menyentuh hulu hingga hilir, memastikan nilai tambah dinikmati petani, bukan sekadar perantara.
- “Politik Ritel”: Hadir di Akar Rumput
Prof. Bustanul mengutip perjalanan politik Barack Obama yang membangun kekuatan dari akar rumput — mendampingi warga, memberdayakan kelompok, bukan sekadar membagikan bantuan. “Pemimpin muda harus hadir di tengah masyarakat, mendampingi petani, menjadi jembatan akses. Itulah politik yang akan membangun kepercayaan dan kekuatan bangsa,” ujarnya.
Penutup
Kesimpulannya, Asta Cita akan tetap menjadi impian jika tidak diterjemahkan ke langkah nyata di lapangan. Pertanian bukan sekadar sektor ekonomi — ia adalah urusan kedaulatan, kesehatan, dan masa depan bangsa. Tugas ini tidak hanya di pundak pemerintah, melainkan tanggung jawab seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda yang sedang dididik di Sekolah Kepemimpinan Politik Bangsa Akbar Tandjung Institute.
“Jangan menunggu semuanya sempurna. Mulai dari lingkungan sendiri, berikan akses, bangun koneksi, dan bergerak bersama masyarakat. Perubahan besar lahir dari langkah kecil yang dilakukan bersama,” pesan Prof. Bustanul menutup sesi.

